Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan peninjauan langsung terhadap beberapa jembatan yang putus akibat banjir lahar dingin di Kabupaten Lumajang pada hari Minggu (9/7/2023).
Didampingi oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, Gubernur Khofifah pertama-tama mengunjungi Jembatan Gantung Kaliregoyo di Desa Kebondelli, Dusun Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Jembatan ini memiliki panjang bentang 150 meter dan lebar 2,25 meter dengan lebar lalu lintas 1,8 meter.
Selanjutnya, Gubernur Khofifah dan rombongan meninjau Jembatan Mujur II/Kloposawit yang menghubungkan Desa Kloposawit dengan Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro. Jembatan ini memiliki panjang bentang 35,85 meter dan lebar 5,10 meter dengan lebar lalu lintas 4,75 meter.
Setelah peninjauan, Gubernur Khofifah memastikan bahwa rekonstruksi infrastruktur yang memengaruhi mobilitas masyarakat akan segera dilakukan. Ia meminta semua pihak terkait untuk segera melaksanakan proses rekonstruksi jembatan yang putus akibat banjir lahar dingin.
“Biasanya rekonstruksi dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir. Namun, kami tidak akan menunggu berakhirnya masa tanggap darurat karena desain jembatan masih ada di tim PUPR,” ungkapnya.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penanganan Jembatan Kaliregoyo dan Jembatan Kloposawit merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penanganan kedua jembatan tersebut akan segera dilakukan perbaikan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab atas proses rekonstruksi penanganan kedua jembatan ini,” katanya.
Sementara itu, untuk penanganan Jembatan Kloposawit akan dibangun jembatan bailey. Diperkirakan pembangunan jembatan bailey ini akan selesai dalam waktu 2 bulan, karena pondasi jembatan masih kuat.
Selain itu, Khofifah menyampaikan bahwa penanganan Jembatan Kali Glidik II yang menghubungkan Malang-Lumajang akan ditangani langsung oleh Kementerian PUPR. Proses rekonstruksi jembatan ini bahkan akan dimulai hari ini.
“Pengerjaan Jembatan Kali Glidik II akan dilakukan oleh tim PUPR dan anggaran juga berasal dari PUPR. Sementara sisanya akan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan BNPB di beberapa titik, seperti Jembatan penghubung Limpas-Nguter dan Jembatan Kalibiru,” jelasnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengapresiasi sinergi dan koordinasi dari semua upaya yang dilakukan oleh tim dari Kementerian PUPR, BNPB, PLN, Basarnas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lumajang, dan relawan.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga meninjau lokasi tanggul yang jebol dan rumah-rumah warga yang terdampak di Dusun Kebondeli Selatan. Berdasarkan data lapangan, terdapat 4 rumah yang rusak berat (terbawa arus), 4 rumah rusak sedang, dan 6 rumah rusak ringan di Dusun Kebondeli Selatan. Di Desa Kloposawit, Dusun Pacut, tercatat 1 rumah hanyut, 2 rumah terendam, dan 2 rumah rusak ringan. Sebagian besar warga yang terdampak telah mengungsi ke rumah kerabat dan sebagian lagi ke posko pengungsian.
Pemerintah Kabupaten Lumajang telah membantu mobilisasi angkutan barang dari rumah asal ke tempat tinggal sementara untuk mendukung relokasi warga ke hunian tetap.
Khofifah mengungkapkan bahwa distribusi logistik terus dikomunikasikan antara Bupati dan Kepala Desa untuk memastikan titik-titik yang belum menerima pasokan secara komprehensif. Pemenuhan kebutuhan logistik merupakan prioritas yang harus dipenuhi.
Dengan adanya relawan yang membantu mendistribusikan logistik, pelayanan kepada masyarakat terdampak dapat dipercepat.
“Semakin banyak relawan yang membantu mendistribusikan baik makanan dari dapur umum maupun logistik lain yang dapat dimasak di rumah masing-masing, semakin mudah pelayanan kepada masyarakat terdampak,” katanya.
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, menyatakan bahwa di wilayah Kebondeli Selatan, tepi aliran lahar dingin telah ditetapkan sebagai zona merah sejak letusan Semeru. Beberapa warga yang tinggal di tepi aliran lahar telah direlokasi ke tempat tinggal tetap di BSD Sumber Mujur. Pemkab Lumajang akan terus memastikan bahwa seluruh daerah zona merah yang telah ditetapkan oleh PVMBG dikelola dengan manajemen bencana yang tepat, termasuk relokasi warga ke daerah yang aman.
