Sebagian besar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian terserap di berbagai perusahaan dalam waktu kurang dari enam bulan setelah wisuda. Hal ini karena sistem pendidikan yang diterapkan adalah berbasis vokasi dan kompetensi yang mengusung konsep link and match dengan industri.
“Kami memiliki sembilan SMK, sembilan Politeknik, dan satu Akademi Komunitas yang telah menjadi rujukan bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Sebanyak 99 persen para lulusan kami sudah terserap industri pada saat wisuda,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Wisuda SMK – Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor (SMAKBO) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/9).
Pada tahun ini, sekolah menengah vokasi binaan Kemenperin yang berlokasi di Kota Hujan tersebut meluluskan sebanyak 250 analis kimia. Dari angkatan ke-59 SMAKBO ini, 248 siswa di antaranya sudah diterima bekerja dan ada yang melanjutkan pendidikan tingkat tinggi. Sisanya dua orang lulusan masih dalam tahap rekrutmen di perusahaan.
“SMAKBO merupakan pionir bagi SMK di lingkungan Kemenperin, yang terus menjaga kualitasnya dengan baik sehingga juga menjadi contoh bagi pengembangan sekolah kejuruan lainnya,” paparnya. Berdiri sejak tahun 1950, SMAKBO telah meluluskan sebanyak 7.063 analis kimia.
Airlangga mengungkapkan, seluruh lulusan SMAKBO yang diwisuda ini telah lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Selain itu, sebanyak 235 lulusan atau 94 persen telah mendapatkan sertifikat kompetensi interrnasional dari VAPRO Belanda. Bahkan, SMAKBO tercatat sebagai SMK dengan nilai Ujian Nasional (UN) tertinggi se-Indonesia.
“Kami yakin industri nasional akan maju dan berkembang karena adik-adik punya kesempatan belajar lebih baik di sini, di mana satu siswa bisa punya dua sampai tiga sertifikat kompetensi,” ujarnya. Menurut Menperin, pertumbuhan industri ditentukan oleh tiga faktor penting, yaitu investasi, teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan SDM yang kompeten akan mendorong peningkatan produktivitas dan menjadikan industri lebih berdaya saing.
Menperin juga menyebutkan, keunggulan lain dari unit pendidikan di bawah naungan Kemenperin adalah memiliki spesialisasi bidang industri tertentu serta didukung dengan peralatan yang menunjang dan modern. Misalnya dilengkapi ruang workshop, laboratorium, dan teaching factory yang sesuai digunakan industri saat ini. “Kami juga memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk penyelenggaraan sertifikasi kompetensi,” imbuhnya.
Alhasil, dalam rapat terbatas bidang vokasi dengan para Menteri Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo mengarahkan kepada Kemenperin agar menjadi leading ministry atau rujukan untuk pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang link and match dengan industri secara nasional.
“Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini dalam pembangunan nasional, salah satunya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi industri,” papar Airlangga.
Penyelarasan kurikulum
Pemerintah telah menetapkan arah pengembangan pendidikan vokasi agar mengacu pada konsep pendidikan dual system dari Jerman, yaitu pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran di kampus dengan praktik kerja di industri.
Oleh karena itu, Kemenperin tengah fokus meluncurkan program pendidikan vokasi industri yang link and match antara industri dengan SMK di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga tahun 2019, ditargetkan sebanyak 355 industri mampu terlibat dan membina 1.775 SMK dalam pelaksanaan program tersebut.
“Langkah ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK,” ujar Menperin. Dalam program ini, setiap perusahaan diminta untuk membina sekurang-kurangnya lima SMK di sekitarnya sehingga pada tahun 2019 akan dihasilkan sebanyak 845 ribu lulusan SMK yang kompeten dan tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kami telah melakukan launching program pendidikan vokasi industri di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogayakarta serta Jawa Barat,” sebut Airlangga. Selanjutnya akan dilaksanan untuk Wilayah Sumatera bagian Utara, yang meliputi D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau pada awal Oktober 2017 di Medan, dan diteruskan pada wilayah lain di Indonesia.
Di Jawa Timur, Kemenperin melibatkan 50 perusahaan dan 234 SMK, di Jawa Tengah sebanyak 117 perusahaan dan 392 SMK, serta di Jawa Barat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, melibatkan 141 perusahaan dan 393 SMK.
Sebagai tindak lanjut peluncuran dari program tersebut, Kemenperin telah melakukan penyelarasan kurikulum untuk 25 kompetensi keahlian bidang industri yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang juga telah disiapkan modul pembelajarannya. “Saat ini telah disusun penyelarasan kurikulum dan silabus untuk sembilan kompetensi keahlian lainnya pada SMK di Jawa Barat yang juga sedang disusun modul pembelajarannya,” kata Menteri Airlangga.
Untuk mendukung implementasi kurikulum hasil penyelarasan dengan kebutuhan industri, Kemenperin menyiapkan pula pelatihan untuk guru-guru bidang studi produktif serta mengusulkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bantuan mesin dan peralatan praktik minimum untuk SMK, yang dialokasikan sebesar 500 juta per SMK.
